LBH Jakarta Soroti Potensi Tindakan di Luar Prosedur Hukum
Jakarta — Kebijakan Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal menuai sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Organisasi bantuan hukum tersebut menilai penggunaan istilah “pemburu begal” berpotensi memunculkan pendekatan represif dalam penanganan kejahatan jalanan.
Dalam pernyataan resminya, LBH Jakarta mengingatkan bahwa pembentukan tim khusus semacam itu dapat membuka ruang terhadap praktik kekerasan aparat dan extrajudicial killing apabila tidak diawasi secara ketat. Mereka menegaskan bahwa pemberantasan kriminalitas tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. LBH Jakarta
LBH Jakarta menilai narasi “memburu” pelaku kriminal dapat membentuk persepsi bahwa aparat memiliki legitimasi untuk bertindak di luar mekanisme hukum. Menurut mereka, aparat penegak hukum tetap wajib menjalankan tugas sesuai prinsip due process of law dan aturan yang berlaku.
Selain itu, lembaga tersebut meminta adanya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap operasional tim agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun penggunaan kekuatan yang berlebihan di lapangan.
Penanganan Kriminalitas Diminta Tetap Hormati HAM
Di sisi lain, pembentukan Tim Pemburu Begal dilakukan Polda Metro Jaya sebagai langkah memperkuat penanganan tindak kriminal jalanan yang dinilai meresahkan masyarakat. Kepolisian menyebut keberadaan tim tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan mempercepat respons terhadap kasus kejahatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
LBH Jakarta menilai upaya menjaga keamanan publik memang penting dilakukan, namun pendekatan yang digunakan harus tetap menghormati hak warga negara dan prinsip keadilan hukum.
Pengamat hukum menilai polemik terkait pembentukan tim tersebut menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan penegakan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka menilai aparat harus bekerja secara profesional, proporsional, dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, pengawasan internal dan akuntabilitas institusi penegak hukum disebut menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Publik kini menyoroti bagaimana implementasi Tim Pemburu Begal akan dilakukan, termasuk apakah pendekatan yang digunakan tetap sesuai dengan standar hukum dan prinsip HAM dalam penegakan keamanan.
