Indonesia Emas 2045 Tidak Hanya Berbicara tentang Target Ekonomi

Indonesia Emas 2045 hadir sebagai visi besar yang menempatkan Indonesia menuju status negara maju saat memasuki usia satu abad kemerdekaan. Agenda tersebut selama ini identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi industri, dan penguatan kapasitas negara.

Namun dalam perspektif sosiologi politik, pembangunan nasional memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibanding sekadar pencapaian ekonomi. Pembangunan juga berkaitan dengan kemampuan negara menciptakan rasa keadilan, memperkuat legitimasi publik, dan menjaga integrasi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Perdebatan ini kembali mengemuka setelah muncul pandangan dari aktivis HAM Sumarsih yang menyatakan bahwa visi Indonesia Emas akan sulit dicapai apabila persoalan pelanggaran HAM masa lalu belum memperoleh penyelesaian.

Dalam sudut pandang sosiologis, pernyataan tersebut dipahami sebagai refleksi sosial yang lahir dari pengalaman sejarah dan tuntutan terhadap keadilan transisional. Dengan demikian, isu HAM tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum atau politik, tetapi juga menyangkut hubungan antara negara dan masyarakat dalam membangun masa depan bersama.

Teori legitimasi Max Weber menjelaskan bahwa kekuatan negara modern tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum dan birokrasi, tetapi juga oleh penerimaan moral masyarakat terhadap arah kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan fondasi berupa kepercayaan sosial yang kuat.

Memori Kolektif Menjadi Faktor yang Membentuk Persepsi Publik

Dalam kajian sosiologi, konsep collective memory atau memori kolektif menjadi salah satu penjelasan mengapa pengalaman sejarah tetap memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial saat ini.

Maurice Halbwachs menjelaskan bahwa memori sosial tidak hilang bersama waktu, tetapi terus diwariskan melalui keluarga, komunitas, media, institusi pendidikan, dan ruang publik. Sejarah kemudian menjadi bagian dari cara masyarakat membentuk identitas dan memahami masa depan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran HAM masih menjadi bagian dari memori sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hal tersebut menjelaskan mengapa isu HAM tetap memiliki resonansi dalam ruang publik meskipun pembangunan ekonomi terus berjalan.

Dari perspektif ini, penyelesaian persoalan sejarah dapat dipahami sebagai bagian dari proses rekonsiliasi sosial, bukan semata upaya mempertahankan konflik masa lalu.

Namun penting pula untuk tidak membangun dikotomi bahwa pembangunan ekonomi dan penyelesaian HAM merupakan dua agenda yang saling bertentangan. Negara modern justru dituntut memiliki kemampuan menjalankan pembangunan sambil tetap menjaga ruang demokrasi dan penghormatan terhadap pengalaman sosial masyarakat.

Konflik Sosial dan Demokrasi Menjadi Bagian dari Proses Pembangunan

Perbedaan pandangan mengenai pembangunan dan HAM dalam masyarakat modern dipandang sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam teori konflik yang dikembangkan Ralf Dahrendorf, konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan, serta cara memahami realitas sosial. Namun konflik tidak selalu membawa dampak negatif. Dalam sistem demokrasi, perbedaan justru dapat menjadi sarana evaluasi dan koreksi terhadap arah pembangunan.

Dari sudut pandang tersebut, suara kritis terhadap negara tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap pembangunan nasional.

Sebaliknya, ruang kritik yang sehat dapat memperkuat legitimasi negara karena menunjukkan adanya mekanisme partisipasi publik yang berjalan.

Di sisi lain, negara tetap memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memastikan integrasi sosial tetap terpelihara.

Karena itu, tantangan Indonesia bukan memilih antara pembangunan atau HAM, tetapi membangun sintesis yang memungkinkan keduanya berjalan secara beriringan.

Pendekatan pembangunan yang adaptif dan terbuka terhadap aspirasi sosial dinilai lebih mampu menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Rekonsiliasi Sosial dan Generasi Muda Menjadi Modal Menuju 2045

Dalam teori social capital, Robert Putnam menjelaskan bahwa kualitas pembangunan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik, kualitas institusi, dan partisipasi warga negara.

Negara dengan modal sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi dan kapasitas pembangunan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat modal sosial nasional.

Rekonsiliasi tidak selalu berarti membuka kembali seluruh konflik masa lalu, tetapi menciptakan ruang pengakuan, dialog, dan pembelajaran agar pengalaman sejarah dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan bangsa.

Di saat yang sama, generasi muda memiliki posisi yang semakin penting dalam menentukan arah Indonesia ke depan.

Dalam konsep network society dari Manuel Castells, masyarakat modern hidup dalam ekosistem informasi yang bergerak cepat dan membentuk kesadaran publik secara lebih terbuka. Generasi muda tidak lagi menilai keberhasilan pembangunan hanya dari indikator ekonomi, tetapi juga dari kualitas demokrasi, kebebasan sipil, kesempatan sosial, dan rasa keadilan.

Karena itu, Indonesia Emas 2045 dapat dipahami sebagai proyek pembangunan multidimensi yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, penguatan demokrasi, reformasi kelembagaan, dan pembangunan kepercayaan sosial.

Pada akhirnya, negara yang maju bukan hanya negara yang kuat secara ekonomi, tetapi negara yang mampu menjaga kohesi sosial, membuka ruang dialog, serta membangun masa depan tanpa mengabaikan pengalaman sejarah masyarakatnya.