Kritik The Economist Dipersoalkan karena Dinilai Tidak Utuh Membaca Kondisi Indonesia
Artikel The Economist yang terbit pada Mei 2026 menilai Presiden Prabowo Subianto menjalankan kebijakan yang berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan kualitas demokrasi Indonesia. Kritik tersebut kemudian memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat ekonomi yang menilai analisis tersebut perlu diuji menggunakan data yang lebih komprehensif.
Dalam kajian berjudul Meluruskan Narasi dan Membantah Klaim The Economist terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto, disebutkan bahwa kritik The Economist tidak dapat dilepaskan dari pendekatan ideologis yang selama ini melekat pada media tersebut, yakni liberalisme klasik yang cenderung menempatkan pasar sebagai penggerak utama ekonomi dan memandang intervensi negara secara lebih skeptis.
Kajian tersebut menyoroti tuduhan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang tidak bertanggung jawab. Menurut penulis, data justru menunjukkan bahwa defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada di bawah batas 3 persen yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional. Rasio utang Indonesia juga tercatat sekitar 41 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas 60 persen yang umum digunakan sebagai ukuran kewaspadaan fiskal internasional.
Selain itu, Indonesia masih memiliki cadangan devisa sebesar USD154,6 miliar atau setara 6,3 bulan impor. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, sementara surplus perdagangan sepanjang 2025 tercatat sebesar USD49,82 miliar. Data-data tersebut dinilai menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat.
Kajian itu juga mengutip penilaian resmi dari International Monetary Fund yang menyebut Indonesia sebagai salah satu global bright spot atau titik terang ekonomi dunia. Menurut kajian tersebut, penilaian IMF menjadi salah satu indikator bahwa narasi mengenai ekonomi Indonesia yang sedang berada dalam bahaya tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan lembaga ekonomi internasional.
Meski demikian, penulis tetap mengakui adanya tantangan fiskal yang perlu mendapat perhatian, termasuk tingginya pembayaran bunga utang dan rendahnya rasio pajak nasional. Namun, persoalan tersebut disebut sebagai masalah struktural yang telah berkembang jauh sebelum pemerintahan saat ini.
Program MBG dan Tuduhan Otoritarianisme Menjadi Fokus Bantahan
Salah satu kritik terbesar The Economist diarahkan kepada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai sebagai beban anggaran negara. Namun kajian tersebut menyebut kritik tersebut bertentangan dengan berbagai penelitian internasional yang justru menempatkan program makan sekolah sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Lembaga seperti World Bank dan Food and Agriculture Organization telah lama mengakui bahwa program makan sekolah memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas gizi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM.
Data yang dikutip dalam kajian menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, Program MBG telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi. Program tersebut juga disebut menciptakan sekitar 741.985 lapangan kerja dan menghubungkan petani, nelayan, serta UMKM lokal ke dalam rantai pasok pangan nasional.
Selain ekonomi, isu demokrasi menjadi bagian yang paling kontroversial dalam kritik The Economist. Kajian tersebut mengakui bahwa skor demokrasi Indonesia memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun penurunan itu disebut sebagai tren yang telah berlangsung sejak sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.
Lebih jauh, berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit yang masih berada dalam kelompok The Economist sendiri, Indonesia tetap masuk kategori Flawed Democracy dengan skor 6,37. Kajian tersebut menilai label “otoriter” yang digunakan dalam artikel The Economist tidak sejalan dengan klasifikasi resmi lembaga afiliasinya sendiri karena Indonesia belum masuk kategori Hybrid Regime maupun Authoritarian Regime.
Capaian Pemerintah yang Dinilai Kurang Mendapat Sorotan
Kajian tersebut juga menggarisbawahi sejumlah capaian pemerintahan yang dianggap kurang mendapat perhatian dalam artikel The Economist. Di antaranya adalah penurunan tingkat kemiskinan dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen, penurunan rasio gini dari 0,379 menjadi 0,363, serta turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,70 persen. Sepanjang 2025, Indonesia juga disebut berhasil menciptakan sekitar 2,71 juta lapangan kerja baru.
Di sektor pangan, produksi beras nasional disebut mendekati 34,7 juta ton dengan cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,6 juta ton. Sementara itu, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap total investasi nasional.
Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi. Namun, penilaian terhadap kondisi Indonesia perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan data yang tersedia, baik terkait tantangan maupun capaian yang telah diraih. Dengan demikian, perdebatan mengenai arah ekonomi dan demokrasi Indonesia dapat berlangsung secara lebih objektif dan berbasis fakta.
