(1).png){kind=logo}
Hukum
Explore articles in the Hukum category
Eks Ketua BEM UGM Temukan Dua Alat Pelacak di Mobil, Momentum Menguji Transparansi Penegakan Hukum
YOGYAKARTA – Temuan dua perangkat yang diduga sebagai alat pelacak di kendaraan yang digunakan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, menjadi perhatian publik. Kasus yang mencuat usai aksi demonstrasi di kawasan Gejayan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait keamanan warga negara sekaligus pentingnya proses investigasi yang transparan dan profesional. Tiyo mengaku pertama kali mengetahui keberadaan perangkat tersebut setelah telepon genggamnya memberikan notifikasi mengenai adanya alat pelacak yang bergerak bersamanya. Setelah melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang digunakan, ditemukan sebuah perangkat yang terpasang di bagian bawah mobil. Beberapa waktu kemudian, notifikasi serupa kembali muncul dan mengarah pada temuan perangkat kedua. Penemuan dua alat dalam waktu berdekatan membuat kasus ini dengan cepat menjadi perbincangan di media sosial dan menarik perhatian berbagai kalangan. Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan siapa pihak yang memasang perangkat tersebut maupun tujuan di balik pemasangannya. Karena itu, berbagai pihak meminta agar kasus ini ditangani secara serius berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Read more
KPK Bongkar Dugaan Korupsi Imigrasi yang Sistematis, Jejak Pemerasan WNA Diduga Mengakar hingga Daerah
Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengungkap fakta baru. Praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) diduga tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang terstruktur dan beroperasi dalam waktu lama. Penelusuran yang dilakukan penyidik kini mengarah pada kemungkinan keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk aktor yang diduga menikmati keuntungan terbesar dari praktik tersebut.
Read more
Prabowo Ungkap Rp49 Triliun Uang Rampasan Akan Diserahkan ke Negara Bulan Depan
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan menerima uang rampasan hasil tindak pidana senilai Rp49 triliun pada bulan depan. Dana tersebut berasal dari berbagai kasus hukum yang telah diproses aparat penegak hukum dan menjadi bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset negara.
Read more
MK Nyatakan Pilkada Langsung Tetap Berlaku, Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 Tegaskan Norma UU Pilkada Masih Konstitusional
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat tetap menjadi sistem yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Read more
Relawan SPPG Terseret Dugaan Kasus Narkoba, BGN Depok Pastikan Sudah Dipecat
BGN Depok mengungkap kronologi dugaan keterlibatan relawan SPPG dalam kasus narkoba. Pihak terkait memastikan relawan tersebut telah diberhentikan dan evaluasi internal tengah dilakukan untuk memperketat pengawasan program.
Read more
Serangan terhadap Aktivis Jadi Momentum Penguatan Sistem Perlindungan HAM
Serangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjadi perhatian serius berbagai pihak dan memunculkan dorongan untuk memperkuat perlindungan aktivis Indonesia. Peristiwa yang menimpa Andrie Yunus tersebut juga dipandang sebagai momentum untuk memperkuat sistem HAM nasional agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat sipil. Pemerintah menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara, termasuk aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia, harus ditangani secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Read more
Presiden Prabowo Tegaskan Aparat Harus Koreksi Diri dan Tidak Jadi Beking Penyelewengan
Presiden Prabowo meminta aparat negara melakukan koreksi diri dan tidak menjadi pelindung praktik perjudian online, narkoba, maupun penyelundupan. Pemerintah menekankan pentingnya integritas dan penegakan hukum profesional.
Read more
Vonis Kasus LNG Dibacakan, KPK Masih Periksa Travel Haji Terkait Kuota 2024
Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis penjara kepada dua terdakwa kasus korupsi LNG. Di sisi lain, KPK masih memeriksa sejumlah biro travel terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Read more
KPK Tak Banding Kasus Sertifikasi K3, Fokus Beralih ke Pembongkaran Aliran Dana dan Dugaan Jaringan di Balik Praktik Korupsi
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak menandakan berakhirnya pengungkapan perkara. Sebaliknya, lembaga antirasuah kini memusatkan perhatian pada pengembangan penyidikan melalui penelusuran aliran dana, identifikasi pihak-pihak yang diduga menikmati hasil korupsi, serta pendalaman kemungkinan keterlibatan unsur lain di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Langkah tersebut menunjukkan bahwa fokus KPK tidak hanya pada vonis, tetapi juga pada pembongkaran keseluruhan jaringan yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung.
Read more
Kemhan Ganti Skema Latsarmil untuk SPPI, Pelatihan Baru Prioritaskan Bela Negara dan Keterampilan Manajerial
JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penyesuaian terhadap program pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dengan mengganti skema Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya agar materi pembinaan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai calon pengelola koperasi dan penggerak pembangunan di daerah.
Read more
Heboh Kasus Impor! John Field dkk Didakwa Suap Pejabat Bea Cukai hingga Rp63,1 Miliar
Kasus dugaan suap besar di sektor kepabeanan menyeret tiga pimpinan Blueray Cargo. Jaksa KPK mendakwa para terdakwa memberikan uang dan fasilitas senilai Rp63,1 miliar kepada pejabat Bea Cukai untuk memperlancar pengeluaran barang impor.
Read more
Heboh! Ade Armando Tantang Bertemu Jubir JK, Singgung Proses Hukum yang Sedang Berjalan
Ade Armando menjadi sorotan usai menyatakan kesediaannya bertemu dengan juru bicara Jusuf Kalla (JK). Di tengah polemik yang berkembang, politikus PSI itu menegaskan bahwa persoalan yang mencuat saat ini masih dalam proses hukum dan harus dihormati semua pihak.
Read more
