(1).png){kind=logo}
Dalam sidang tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kerja cepat, koordinasi antarlembaga, dan reformasi kelembagaan untuk menjawab tantangan ekonomi nasional. Pemerintah meyakini langkah-langkah pembenahan yang dilakukan saat ini akan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Danantara Percepat Konsolidasi, Target BUMN Menjadi 350 Entitas pada 2027
Pemerintah melalui Danantara menargetkan jumlah entitas BUMN dapat dikonsolidasikan hingga tersisa sekitar 350 perusahaan pada 2027.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara agar lebih efektif, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Melalui konsolidasi, pemerintah berharap pengelolaan BUMN semakin profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah Sebut 108 Persoalan Strategis Berhasil Dituntaskan
Dalam evaluasi yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah menyatakan telah menyelesaikan 108 persoalan strategis dalam kurun waktu sekitar 18 bulan.
Capaian tersebut disebut sebagai hasil dari koordinasi yang semakin solid antara kementerian, lembaga, dan BUMN. Pemerintah menilai percepatan penyelesaian berbagai persoalan menjadi modal penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat pembangunan nasional.
Prabowo Minta Jajaran Kabinet Percepat Penyelesaian Tantangan Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran kabinet terus meningkatkan kecepatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi nasional.
Fokus pemerintah diarahkan pada peningkatan efektivitas kebijakan, percepatan investasi, penguatan sektor produktif, serta penyederhanaan proses birokrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Anggaran Jadi Fokus, Prabowo Soroti Potensi Kebocoran Negara
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap potensi kebocoran anggaran negara yang dinilai dapat mencapai nilai sangat besar apabila tata kelola tidak terus diperbaiki.
Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran. Penguatan tata kelola fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja negara sekaligus menyediakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung program prioritas nasional.
Sidang Kabinet Paripurna menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi pemerintahan, transformasi BUMN, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dengan sinergi lintas kementerian, penguatan tata kelola, dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan strategis, pemerintah optimistis Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang semakin kokoh dan berdaya saing di masa depan.
