Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Sepenuhnya Berdampak ke Masyarakat

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di hadapan DPR RI.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5 persen per tahun atau secara kumulatif mencapai sekitar 35 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Prabowo menilai kondisi tersebut terlihat dari masih adanya tekanan terhadap kelompok masyarakat miskin dan menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memahami penyebab pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum cukup kuat dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan makro, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan memperkuat pendapatan masyarakat.

Penurunan kelas menengah kembali menjadi perhatian karena kelompok tersebut selama ini dianggap sebagai salah satu penopang utama konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga menilai pemerataan pembangunan menjadi faktor penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

Target Ekonomi 6,5 Persen dan RAPBN 2027 Mulai Jadi Perhatian Publik

Dalam arah kebijakan RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Target tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjaga stabilitas pembangunan jangka menengah.

Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan fiskal yang lebih produktif dengan fokus pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi industri nasional.

Arah kebijakan fiskal RAPBN 2027 kini menjadi perhatian publik karena dianggap akan menentukan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan APBN akan dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan dengan tetap menjaga defisit fiskal pada batas aman. Stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pengamat ekonomi menilai tantangan utama pemerintah bukan hanya mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat kembali kelompok kelas menengah Indonesia.

Dengan pembahasan RAPBN 2027 yang mulai berlangsung, publik kini menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah akan diarahkan untuk menjawab persoalan kemiskinan, penurunan daya beli, dan pemerataan pembangunan nasional.