(1).png){kind=logo}
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanganan karhutla dilakukan melalui pengerahan personel gabungan, operasi pemadaman darat dan udara, modifikasi cuaca, pemanfaatan teknologi, serta penegakan hukum. Pemerintah juga mulai memperkuat kelembagaan yang berfokus pada pengelolaan gambut dan mangrove, dua ekosistem penting dalam upaya mencegah kebakaran berulang.
Prabowo Minta Seluruh Sumber Daya Dioptimalkan
Dalam rapat terbatas pada 12 Oktober 2026, Prabowo meminta penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya digunakan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah api meluas. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa lebih dari 60.177 personel gabungan mendukung operasi darat di enam provinsi prioritas. Operasi udara melalui water bombing juga terus dilakukan untuk membantu pemadaman. Pemerintah melaporkan bahwa sekitar 639 hektare lahan masih dalam proses pemadaman saat rapat berlangsung.
Data tersebut memperlihatkan skala penanganan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan petugas di lapangan. Meski demikian, besarnya sumber daya yang dikerahkan tetap perlu diikuti pemantauan hasil secara berkala, agar masyarakat mengetahui perkembangan pemadaman dan kondisi wilayah yang masih terdampak.
Penanganan Karhutla Sudah Berlangsung Sejak Awal Tahun
Upaya penanganan tidak dimulai hanya ketika kebakaran mencapai puncak perhatian publik. Pada Januari dan Februari, petugas daerah bersama unsur pemadam, TNI/Polri, serta masyarakat telah melakukan penanganan kebakaran di sejumlah lokasi, termasuk Parigi Moutong dan Aceh Singkil. Memasuki April, pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah, kesiapsiagaan di kawasan rawan, serta langkah penegakan hukum terhadap penyebab kebakaran. Rangkaian ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan sejak awal tahun, terutama menjelang periode kemarau.
Kesiapsiagaan Diperkuat Menjelang Musim Kemarau
Pada 16 April, BNPB menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di Kalimantan Barat untuk memperkuat sinergi nasional. Pemerintah memeriksa kesiapan personel, peralatan pemadaman, patroli, deteksi dini, dan koordinasi lintas instansi. Langkah tersebut dilanjutkan melalui pembentukan satuan tugas dan penguatan respons dini di wilayah rawan, termasuk pembangunan sekat kanal, sumur bor, embung, serta pengelolaan air gambut. Upaya ini penting karena lahan gambut yang mengering dapat menyimpan bara di bawah permukaan, sehingga kebakaran tidak selalu selesai hanya dengan memadamkan api yang terlihat.
Operasi Darat dan Udara Dijalankan Bersamaan
Ketika kebakaran meningkat, pemerintah mengintensifkan operasi di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. BNPB melaporkan bahwa penanganan dilakukan melalui pemadaman langsung, penyekatan titik api, pembasahan lahan, pendinginan gambut, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, serta water bombing. Pada 28 September, dari total 527,6 hektare lahan terbakar yang tercatat di enam provinsi tersebut, sebanyak 431,53 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan, sementara 96,07 hektare masih belum padam.
Angka tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan operasi di lapangan sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai. Pemadaman harus terus disesuaikan dengan kondisi cuaca, akses menuju lokasi, ketersediaan sumber air, serta risiko api bawah permukaan.
Teknologi dan Modifikasi Cuaca Mendukung Pemadaman
Selain pengerahan petugas, teknologi digunakan untuk membantu menemukan dan menangani titik api yang sulit dijangkau. BNPB melaporkan pemanfaatan drone termal untuk mendeteksi panas dan injeksi air atau surfaktan guna membantu menangani api bawah permukaan di kawasan gambut. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan bersama BMKG untuk meningkatkan peluang hujan ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemadaman sekaligus membantu membasahi lahan yang rentan terbakar.
Penegakan Hukum Menjadi Bagian dari Respons
Penanganan karhutla tidak cukup hanya memadamkan api. Pemerintah juga perlu mengusut penyebab kebakaran dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum. BNPB melaporkan bahwa Bareskrim Polri menangani 167 laporan polisi terkait karhutla sejak 1 Januari hingga 3 September 2026. Luas areal yang masuk proses hukum mencapai 4.738,49 hektare. Penegakan hukum diharapkan memberikan efek jera dan memperkuat pencegahan, dengan tetap mengedepankan proses pembuktian serta asas praduga tak bersalah.
Satyawan Pudyatmoko Pimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional
Untuk memperkuat pencegahan jangka panjang, Prabowo melantik Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada 15 Oktober 2026. Setelah pelantikan, Satyawan menyampaikan bahwa pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama badan tersebut, terutama untuk menekan risiko karhutla yang berulang saat musim kemarau panjang. BPGMN juga memiliki tugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, dan memulihkan gambut serta mangrove yang mengalami kebakaran atau kerusakan.
Pembentukan dan penguatan kelembagaan ini menjadi bagian penting dari upaya agar penanganan tidak berhenti pada respons darurat. Pengelolaan air gambut, pemulihan ekosistem, pemetaan risiko, dan pengawasan kawasan rawan perlu dilakukan secara konsisten agar risiko kebakaran dapat ditekan sebelum memasuki musim kemarau berikutnya.
Apresiasi Harus Berjalan Bersama Evaluasi
Karhutla merupakan bencana yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, wajar jika publik menuntut pemerintah bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Namun, penilaian yang utuh juga perlu memperhitungkan upaya yang telah berlangsung sejak awal tahun, termasuk operasi pemadaman, kesiapsiagaan daerah, modifikasi cuaca, pemanfaatan teknologi, dan penegakan hukum.
Pada saat yang sama, pengerahan puluhan armada udara dan lebih dari 60 ribu personel bukanlah alasan untuk menghentikan kritik. Justru sumber daya sebesar itu harus diikuti transparansi hasil, perlindungan kesehatan warga, pengawasan terhadap penyebab kebakaran, dan evaluasi atas wilayah yang masih sulit dipadamkan.
Mengendalikan Api Hari Ini, Mencegahnya Terulang Esok Hari
Penanganan karhutla membutuhkan dua pekerjaan yang berjalan bersamaan: memadamkan api yang sedang terjadi dan memperbaiki kondisi yang membuat kebakaran mudah berulang. Pemerintahan Prabowo telah mengerahkan personel dan operasi udara, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta membentuk BPGMN untuk mendukung pengelolaan gambut dan mangrove.
Tantangan berikutnya adalah memastikan semua langkah tersebut memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Sebab, keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya bukan hanya diukur dari jumlah personel atau pesawat yang dikerahkan, melainkan dari semakin luasnya wilayah yang berhasil dipadamkan, berkurangnya dampak asap, tegaknya hukum, dan menurunnya risiko kebakaran pada masa mendatang.
